Pendahuluan

• SAP merupakan suatu sistem untuk mendukung berbagai kegiatan administrasi penyelenggaraan negara kesatuan RI sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 untuk mewujudkan cita-cita bangsa & NKRI yang berlandaskan Idiil Pancasila.
• SAP masih terus berkembang dan mencari bentuknya sebagai penyelaras sub-sub sistem lainnya dan merupakan kerangka dalam pengelolaan SAP
• Sehingga sering terjadi perubahan kebijakan pemerintah untuk memenuhi tuntutan reformasi agar dipantau dan dikaji sebagai acuan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan di daerah termasuk pembuatan kebijakan baru dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik /good governance
• Di dalam SAP ada istilah administrasi Publik/ Negara/ governance yang mempunyai konotasi mengurusi kepentingan masyarakat (penduduk, warga negara dan rakyat), dimana birokrsi pemerintahan menerapkan berbagai disiplin.

Pengertian Good Governance

• Good governance artinya kepemimpinan yang baik ditandai dengan adanya hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, swasta dan masyarakat yang melibatkan seluruh pelaku yang berkepentingan tergantung dari permasalahan yang dihadapi
• Dari pengertian diatas nampak bahwa Good governance sebenarnya menyatu dengan SAP, dengan demikian upaya mewujudkan good governance merupakan upaya menyempurnakan SAP yang berlaku pada negara secara keseluruhan

Kebijakan,Tujuan,Sasaran dan Program Pengembangan SAP

• Perlu ditetapkan lebih dulu arah pengembangan administrasi publik sebelum merumuskan Kebijakan Pembangunan Penyelenggaraan Negara yang akan melandasi praktek penyelenggaraan negara
• Kebijakan tsb mencakup seluruh perangkat negara baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta lainnya
• Keberhasilan dan kegagalan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar kredibilitas tetap terjaga
• Kejelasan standar yang terukur, serta monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus menerus
• Tujuan utama NKRI adalah mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui pekerjaan dan penghidupan yang layak
• Penghidupan yang layak dapat tercapai jika terdapat peningkatan kegiatan ekonomi, pendidikan, serta hak politik bagi seluruh rakyat
• Oleh karena itu prioritas pembangunan terletak pada kesinambungan pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata diberbagai bidang kehidupan masyarakat
• Pengembangan SAP dilakukan dalam berbagai langkah dan upaya untuk menata ulang, menyesuaikan, memperbaiki serta membangun sistem baik di pusat maupun di daerah melalui kebijakan ke depan
• Sasarannya adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna SAP agar terus berkembang menyikapi tuntutan reformasi
• Berbagai program dalam pengembangan AP sbb:

Program Pengawasan Aparatur

• Sosialisasi, implementasi dan pemantauan kebijakan dan tindak lanjut pengawasan
• Audit finansial dengan menerapkan standar audit dan kode etik auditor internal pemerintqah yang teruji
• Peningkatan kerjasama Aparatur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalampenanganan kasus tindak pidana korupsi maupun non korupsi
• Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kepegawaian nasional serta penerimaan, pengeluaran hutang negara

Program Penataan Kelembagaan & Ketatalaksanaan

• Penataan struktur dan disain kelembagaan manajemen pemerintahan (pembentukan baru, penghapusan, penggabungan dan evaluasi)
• UU etika aparatur negara
• Penyusunan pedoman teknis aplikasi prinsip-prinsip yang baik dalam manajemen pemerintahan
• Mengembangkan penerapan budaya kerja Aparatur Negara yang baik, dll

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Uji materiil RUU pelayanan publik
• Partisipasi masyarakat dalam pengawasan, perumusan dan penyelenggaraan pelayanan publik
• Pemanfaatan teknologi informasi
• Pengelolaan pengaduan masyarakat
• Pembinaan /kajian kebijakan investasi; perbaikan pelayanan publik di kabupaten/kota, dll

Program Peningkatan Kapasitas SDM

• Penyusunan norma-standar-prosedur-manajemen kepegawaian berbasis kinerja
• Sosialisasi peraturan pemerintah berbasis kinerja
• Melakukan diklat untuk pegawai
• Pengembangan kompetensi pejabat fungsional

Arah dari Pengembangan SAP

• Penyelenggaraan pemerintah NKRI dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang cepat berubah internal maupun eksternal. Mempunyai dimensi organisasi dan manajemen
• Dimensi organisasi harus mampu mewujudkan desain kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan, serta mampu menjamin efektfitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi
• Dimensi manajemen pemerintahan negara merupakan upaya tertib dan teratur dalam pengelolaan urusan pemerintahan

Perubahan dan Implikasinya

• Faktor yang mendasari perubahan bisa diklasifikasikan pada adanya: globalisasi ekonomi; perkembangan dalam masyarakat bangsa-bangsa; dan perubahan negara dalam manajemen pembangunan
• Pengaruh global tentang pemikiran peradaban-peradaban, sikap hidup, cara pemerintahan, demokrasi, penegakan hukum, dll, mendasari gagasan good governance
• Perubahan dalam birokrasi sebagai suatu lembaga yang strategis akan mempercepat gg